Kajati Papua Membuka Focus Group Discussion FGD) dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Papua”. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Pemulihan Hak Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana. (20/2)
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Roberth M. Tacoy, S.H., M.H., para Asisten di Kejati Papua, Kepala Kejaksaan Negeri se-Papua, Kabag TU, Koordinator Kejati Papua, serta Pejabat Eselon 4 dan Jaksa Fungsional di lingkungan Kejati Papua dan Kejaksaan Negeri se-Papua. Selain dari unsur kejaksaan, FGD ini juga melibatkan berbagai pihak eksternal, di antaranya Direktur LBH APIK Jayapura, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Kepala UPTD PPA Provinsi Papua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kepala BPJS Kesehatan Jayapura, serta perwakilan dari LP3A-Papua, LBH Papua, PBH Cenderawasih, Paham Papua, dan P2TP2 Kota Jayapura.
Dalam sambutannya, Kajati Papua menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama. “Kami berkomitmen untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana di Papua. Kerja sama lintas sektor ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Hendrizal Husin. Dan yang menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD yaitu Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua, Direktrur LBH APIK Jayapura, Kepala UPTD PPA Prov. Papua; Psikolog Klinis dan Ketua LKBH Universitas Cenderawasih.
Melalui FGD ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Papua.