IMG-LOGO

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI & UMUM KEJAKSAAN

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TINDAK PIDANA KORUPS

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)

  1. DI BIDANG PIDANA
    1. Melakukan Penuntutan
    2. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
    3. Melakukan Pengawasan Terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
    4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
    5. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu daapt melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik
  2. DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

    3. Kejaksaaan dengan kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

  3. DI BIDANG KETERTIBAN DAN KETRANTRAMAN UMUM
    1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
    2. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum;
    3. Pengawasan Peredaran Barang Cetak;
    4. Pengawasan Kepercayaan yang daapt Membahayakan Masyarakat dan Negara
    5. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
    6. Penelitian dan Pengembangan Hukum Serta Statistik Kriminal

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial dan mengenai tindak pidana khusus

Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindak pidana lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kejakaan dibidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penunutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tidakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umu di daerah hukum Kejaksaaan Negeri yang bersangkutan